Provinsi Riau tengah menapaki fase penting dalam sejarahnya. Di bawah kepemimpinan Gubernur Abdul Wahid, arah pembangunan daerah mulai berbelok dari jalur eksploitatif menuju tatanan baru yang lebih visioner, yakni ekonomi berbasis karbon dan keberlanjutan sosial-ekologis.
Hal ini ditegaskan oleh Embiyarman, S.Hut., M.P., Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, kepada realistis.co, Senin (30/6), "langkah ini telah dimulai dengan konkret dan terukur," terang Embi.
Menurut Embiyarman, partisipasi aktif Pemerintah Provinsi Riau dalam beberapa sesi panel London Climate Action Week 2025 (21 - 29 Juni 2025), serta menjalin kemitraan strategis dengan Architecture for REDD+ Transactions (ART), merupakan fondasi awal.
ART, yang dikenal melalui standar TREES (The REDD+ Environmental Excellence Standard), menyediakan kerangka ilmiah dan terverifikasi secara global untuk mengukur, memverifikasi, dan melaporkan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
"Riau kini tengah berproses untuk menerapkan standar ini secara lokal, bukan sekadar ikut-ikutan, melainkan untuk membangun kredibilitas di pasar karbon dunia," jelas Embi.
Dalam pernyataannya, Embiyarman menekankan bahwa pengembangan baseline hutan yang akurat, khususnya di wilayah yang mengalami degradasi parah, merupakan prioritas awal.
"Baseline ini menjadi pijakan utama untuk menghitung emisi yang bisa ditekan, serta karbon yang bisa diserap dan dijual dalam bentuk kredit. Hal ini membuka ruang pendanaan baru yang adil, di mana setiap pohon yang tumbuh kembali, setiap hektar hutan yang dipulihkan, akan dikonversikan menjadi nilai ekonomi yang bisa dikembalikan ke rakyat," terang Embi.
Selanjutnya, langkah taktis yang akan dilakukan oleh Embiyarman adalah menyusun panduan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Ekonomi Karbon Riau.
"Satgas ini akan memimpin penyusunan metodologi berbasis ART TREES yang disesuaikan dengan karakteristik ekosistem Riau. Tak hanya itu, sistem MRV (Monitoring, Reporting, and Verification) yang berstandar internasional akan dikembangkan untuk memastikan bahwa setiap proses yang dijalani harus berjalan transparan, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan," jelas Embi.
Pernyataan krusial Embiyarman yang penting digaris bawahi adalah, “Kami tidak ingin masyarakat hanya menjadi objek. Mereka harus menjadi subjek, sebagai mitra utama Green for Riau, sesuai dengan harapan Bapak Gubernur.”
Oleh karena itu, menurut Embiyarman, ekonomi karbon tidak boleh berhenti pada level teknokratis dan perdagangan internasional saja, ini akan diturunkan ke tingkat paling dasar, melalui program-program pemberdayaan masyarakat.
Dalam keterangannya, Embiyarman juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan serangkaian kerangka program ekonomi kerakyatan berbasis kelestarian hutan: mulai dari pengembangan ekowisata, agroforestri, komoditas berkelanjutan, kerajinan lokal, perikanan ramah lingkungan, hingga jasa konservasi dan restorasi hutan.
"Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya dijauhkan dari ketergantungan pada penebangan ilegal, tapi juga dimasukkan secara aktif ke dalam ekosistem ekonomi hijau dalam Green for Riau yang dicanangkan Bapak Gubernur," kata Embi.
Pernyataan resmi Embiyarman juga memberi sinyal kuat bahwa keberhasilan program ini bergantung pada tiga hal: keakuratan data, kejelasan regulasi, dan kesiapan sumber daya manusia.
"Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat menjadi bagian penting dan strategis. Pendidikan, pelatihan, hingga insentif finansial akan diarahkan untuk memastikan bahwa transisi ini berjalan adil, berkelanjutan, dan tidak menyisakan pihak yang tertinggal," jelas Embi.
Riau sedang mengubah dirinya. Dari provinsi yang selama ini diasosiasikan dengan kebakaran lahan dan kabut asap, menjadi pelopor tata kelola hutan berbasis nilai karbon dan partisipasi rakyat. Di bawah kepemimpinan Gubernur Abdul Wahid dan arahan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup, arah baru ini tidak lagi bisa disebut sebagai eksperimen.
"Ini adalah jalan pulang bagi alam Riau, dan jalan maju bagi masyarakatnya," pungkas Embi mengutip Gubernur Abdul Wahid. (ben)
##abdulwahid
