Pekanbaru — Sikap bungkam mayoritas tokoh politik, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Riau dalam merespons kasus hukum yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, menuai kecaman keras. Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Hukum Provinsi Riau (F-PEMAPHU) menilai, diamnya para elite bukan cerminan kehati-hatian, melainkan bentuk ketakutan massal atas kemungkinan terbukanya rekam jejak dan “dosa-dosa lama” mereka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru bicara F-PEMAPHU, Nofri Lubis, secara terbuka menyebut kebisuan elite Riau sebagai alarm krisis keberanian moral di daerah yang dikenal menjunjung tinggi nilai adat dan agama.
“Ini bukan soal Abdul Wahid semata. Banyak tokoh Riau bungkam karena takut jika KPK terus membuka kotak pandora, dosa masa lalu mereka ikut terseret. Ini ketakutan kolektif elite,” tegas Nofri, Senin (12/01/2026).
Menurut Nofri, sikap pasif tersebut bertolak belakang dengan langkah Abdul Wahid yang telah menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat Riau serta sumpah tertulis atas nama Allah Wallahi, Billahi, Tallahi yang menegaskan dirinya tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
“Di Riau, sumpah atas nama Allah bukan formalitas. Itu taruhan iman. Jika sumpah seperti itu saja tidak membuat tokoh Riau berani bersuara, maka patut dipertanyakan: apa yang sebenarnya mereka sembunyikan?” ujarnya.
F-PEMAPHU menilai, dalih “menghormati proses hukum” justru dijadikan tameng aman untuk menyelamatkan diri sendiri. Akibatnya, Riau dinilai dibiarkan tanpa pembelaan moral, sementara kepala daerahnya digiring opini publik seolah telah bersalah sebelum pengadilan memutuskan.
“Yang terjadi sekarang bukan sekadar penegakan hukum, tapi pembiaran terhadap pembunuhan karakter. Tokoh-tokoh Riau memilih selamat sendiri, sementara marwah daerah dikorbankan,” kata Nofri.
Nofri menegaskan bahwa F-PEMAPHU tidak mengintervensi proses hukum, namun menolak jika hukum dijalankan dengan cara yang menyingkirkan asas keadilan dan praduga tidak bersalah.
“Kalau elite Riau terus bersembunyi, ini preseden berbahaya. Hari ini Abdul Wahid, besok bisa kepala daerah lain, atau siapa saja yang dianggap lemah. Diamnya elite adalah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan,” tandasnya.
F-PEMAPHU menyerukan seluruh elemen masyarakat Riau tokoh politik, tokoh adat, tokoh agama, hingga akademisi untuk menghentikan kebisuan, bersuara lantang menuntut keadilan, transparansi, dan penegakan hukum yang bermartabat, bukan hukum yang menakut-nakuti dan menghancurkan karakter sebelum putusan pengadilan.***MDn
#OTT KPK #OTT KPK riau #Elit riau Bungkam ##Surat Abdul Wahid
