Realistis. Co - Pekanbaru, 3 Maret 2025 – Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengeluarkan kebijakan tegas terkait pelaksanaan acara perpisahan sekolah. Ia melarang seluruh kepala sekolah SMA/SMK negeri di Riau untuk mengadakan perpisahan di luar lingkungan sekolah. Jika ada yang tetap melanggar aturan ini, sanksi berat menanti: pencopotan dari jabatan.
"Kegiatan perpisahan harus dilakukan di dalam sekolah. Jika ada kepala sekolah yang melanggar, saya akan ganti," tegas Gubernur Abdul Wahid dalam pernyataannya baru-baru ini.
Cegah Pemborosan dan Kurangi Beban Orang Tua
Kebijakan ini diambil untuk mencegah orang tua terbebani biaya tambahan yang sering kali timbul akibat perpisahan mewah di hotel atau tempat rekreasi. Menurut Gubernur, pendidikan harus berfokus pada kualitas pembelajaran, bukan seremoni yang justru berpotensi memberatkan masyarakat.
"Kita harus memastikan bahwa pendidikan tidak menjadi beban finansial yang tinggi bagi keluarga. Saya tak mau ada orang tua yang harus berhutang demi biaya perpisahan anaknya," tambahnya.
Tak Hanya Perpisahan, Studi Tour Juga Disorot
Selain acara perpisahan, Abdul Wahid juga menyoroti program studi tour yang kerap diadakan oleh sekolah. Ia menegaskan bahwa kegiatan semacam ini tidak boleh memaksa orang tua untuk mengeluarkan biaya besar.
"Saya tak ingin ada siswa yang merasa tersisih karena tidak mampu membayar studi tour. Jika mau mengadakan kegiatan edukatif, cukup di dalam kota atau dengan biaya yang wajar," ujarnya.
Pastikan Ijazah Tidak Ditahan
Gubernur juga menyinggung permasalahan lain yang kerap terjadi di dunia pendidikan, yaitu penahanan ijazah siswa karena alasan administrasi atau biaya sekolah yang belum lunas. Ia menginstruksikan agar seluruh kepala sekolah memastikan ijazah siswa diberikan tepat waktu tanpa syarat yang memberatkan.
"Jika ada sekolah yang masih menahan ijazah siswa karena alasan tertentu, segera laporkan ke saya," tegasnya.
Fokus pada Peningkatan Kualitas Pendidikan
Langkah tegas ini merupakan bagian dari komitmen Gubernur Abdul Wahid untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Riau. Ia juga memastikan bahwa tidak ada sekolah di provinsi ini yang berada dalam kondisi memprihatinkan.
"Saya ingin sekolah-sekolah kita punya fasilitas yang layak, guru yang berkualitas, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada pendidikan, bukan sekadar seremoni," pungkasnya.
Kebijakan ini mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian besar orang tua siswa menyambut baik keputusan ini, menganggapnya sebagai langkah positif untuk mencegah pemborosan dan ketimpangan sosial di dunia pendidikan.**mdn
##abdulwahid #Kepsek
