REALISTIS. CO- Kampar , Sebuah drama hukum yang menyayat nurani publik kini terkuak di balik mandeknya penanganan kasus dugaan asusila yang melibatkan seorang anggota DPRD Kampar dari Partai NasDem, berinisial P. Kasus yang awalnya menarik perhatian karena keberanian korban—seorang gadis muda berusia 23 tahun—mengadukan dugaan perbuatan tak senonoh itu ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kampar, kini justru terancam redup oleh skenario kelam yang diduga dimainkan oleh kuasa hukum korban sendiri.
Berdasarkan informasi eksklusif yang diperoleh redaksi, muncul dugaan bahwa kuasa hukum korban, berinisial F, telah menerima dana sebesar Rp100 juta dari pihak terduga pelaku, dengan tujuan mengamankan kasus agar tidak berlanjut ke jalur hukum. Informasi menyebutkan bahwa uang tersebut diberikan dengan syarat korban bersedia membuat surat pernyataan tidak pernah melakukan aborsi serta menghapus seluruh bukti digital dan fisik yang dapat memberatkan terduga pelaku.
Alih-alih memperjuangkan keadilan untuk kliennya, F justru ditengarai menjadikan perkara ini sebagai mesin keuntungan pribadi. Rincian pembagian dana tutup mulut disebut sebagai berikut:
Rp40 juta untuk pengacara korban berinisial F
Rp60 juta untuk korban
Penyerahan uang itu dilakukan secara diam-diam di Raja Kopi Panam, sebuah kafe yang berlokasi di Pekanbaru. Uang diserahkan dalam kantong plastik hitam, yang menurut sumber terpercaya dikirim oleh seseorang bernama Tomo, yang dikenal luas sebagai orang kepercayaan anggota dewan berinisial P.
Sumber menyebutkan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan agar nama P bersih dari jeratan hukum Sayangnya, manuver ini justru menambah luka moral bagi publik yang selama ini berharap adanya keadilan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Kampar, Badan Kehormatan, maupun Partai NasDem. Upaya konfirmasi terhadap pengacara berinisial F dan pihak terduga pelaku juga belum membuahkan hasil.
Kasus ini menyoroti betapa rapuhnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, serta pentingnya transparansi dalam penanganan kasus yang melibatkan oknum pejabat publik. Jika tidak ada penegakan hukum yang tegas, keadilan akan terus dikubur bersama kantong-kantong plastik hitam berisi uang diam.***red
#Asusila Dewan Kampar #Nasdem Dewan Kampar
