JAKARTA — Dugaan praktik kotor di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kian sulit dibantah. Di tengah jargon reformasi birokrasi dan modernisasi sistem, institusi yang seharusnya menjadi benteng penerimaan negara justru disinyalir berubah menjadi ruang nyaman bagi mafia impor, cukai, dan ekspor sumber daya alam.
Kerugian negara akibat permainan sistemik ini diperkirakan mencapai Rp100 hingga Rp300 triliun per tahun. Angka fantastis tersebut bukan sekadar kebocoran teknis, melainkan cermin kegagalan negara mengendalikan aparatnya sendiri.
Mafia Impor Diduga Dilindungi Aparat
Modus manipulasi nilai impor atau under invoicing diduga berlangsung secara terstruktur. Importir besar disinyalir memiliki “jalur khusus” untuk meloloskan barang dengan nilai pabean yang direkayasa. Bea masuk dan pajak impor dibayar murah, sementara keuntungan berlipat dinikmati segelintir elite bisnis dan oknum aparat.
Ironisnya, praktik ini terjadi di pelabuhan-pelabuhan utama negara—bukan di jalur tikus. Artinya, kebocoran bukan karena lemahnya sistem, tetapi karena sistem sengaja dibuka dari dalam.
Jalur Hijau Jadi Jalur Aman
Skema jalur hijau yang seharusnya berbasis manajemen risiko justru diduga berubah menjadi jalur aman pesanan. Kontainer berisiko tinggi diloloskan tanpa pemeriksaan fisik. Penindakan tajam ke bawah, tumpul ke atas menjadi pola yang berulang.
“Kalau mau jujur, hampir mustahil penyelundupan skala besar terjadi tanpa restu aparat,” ujar seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya.
Rokok Ilegal: Kejahatan Terorganisir yang Dibiarkan
Di sektor cukai, peredaran rokok ilegal sudah berada pada tahap darurat nasional. Rokok tanpa pita, pita palsu, dan penyalahgunaan pita cukai merajalela di pasar. Negara diperkirakan kehilangan Rp30–40 triliun per tahun hanya dari sektor ini.
Namun penindakan kerap berhenti pada pedagang kecil. Pabrik besar dan jaringan distribusi utama nyaris tak tersentuh, memunculkan dugaan adanya pembiaran sistematis.
Permainan Ekspor SDA, Negara Dirampok dari Hulu
Tak hanya impor, permainan juga terjadi di sektor ekspor, khususnya sumber daya alam. Volume dan kualitas ekspor sawit, batu bara, dan mineral diduga direkayasa di dokumen. Negara kehilangan pajak dan PNBP, sementara keuntungan mengalir ke korporasi dan elite tertentu.
Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan perampokan terbuka terhadap kekayaan negara.
Reformasi yang Dipertanyakan
Pemerintah kerap menggaungkan reformasi Bea dan Cukai. Namun fakta di lapangan menunjukkan wajah lain yang jauh dari bersih. Diskresi petugas yang besar, pengawasan internal yang lemah, serta minimnya transparansi membuka ruang korupsi yang masif.
Lebih parah lagi, publik menilai penegakan hukum cenderung tebang pilih. Kasus kecil diekspos, kasus besar menguap.
Negara Kalah dari Mafia?
Pertanyaan yang kini mengemuka:
Apakah negara benar-benar berdaulat di pelabuhan dan pintu masuknya sendiri, atau justru telah dikalahkan oleh mafia yang bercokol di dalam institusi Bea dan Cukai?
Tanpa audit menyeluruh, pembongkaran jaringan internal, serta penindakan hukum yang menyentuh aktor besar bukan hanya pion Bea dan Cukai akan terus menjadi lubang hitam penerimaan negara, dan rakyat hanya kebagian kerugian.***
#Skandal Beacukai #Mafia Cukai #mega korupsi cukai
